KENDARINEWS - Kendari, Empat Kabupaten di Sultra belum
masuk kategori kawasan minapolitan, yakni Wakatobi, Konawe, Bombana, dan
Buton Utara. Menariknya, Kabupaten Wakatobi yang dikenal dengan surga
bawah laut hingga kemancanegara, ternyata tidak masuk dalam daftar
kawasan pengembangan prospek perikanan di Indonesia. Itu terungkap saat
kegiatan pembinaan, penyuluhan kelautan dan perikanan Sultra, kemarin
(14/10).
Sesuai undang-undang No. 12 tahun 2010 pemerintah
mengelompokkan 197 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori
daerah Minapolitan. Kawasan tersebut akan mendapat suport dari dana
APBN maupun APBD dalam pengembangan prospek perikanan. Dari 12
kabupaten/kota di Sultra, hanya empat kabupaten di atas yang belum
masuk wilayah Minapolitan.
La Ode Hayun,
perwakilan Badan Ketahanan Pangan Wakatobi, mempertanyakan alasan
daerahnya tidak masuk dalam kawasan Minapolitan. Mengingat, potensi
kelautan kabupaten yang dipimpin Ir Hugua tersebut telah mendunia.
"Kami memiliki daratan, bandara punya, pelabuhan juga dimasuki kapal
Pelni. Lalu kenapa kami tidak bisa masuk kawasan Minapolitan. Apa
indikator daerah yang bisa masuk kawasan tersebut," tanya La Ode Hayun.
Dijelaskan Kabid Program Pusat Penyuluhan Kementrian
Perikanan, Mardiyono. Katanya, daerah yang masuk dalam kawasan
Minapolitan tentu mendapat suport pengembangan dana untuk peningkatan
SDM. Dana tersebut bersumber dari APBD maupun APBN dengan
Tupoksi pemberian fasilitas dan materi kompetensi kepada para
penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan yang selama ini tergabung
dalam pertanian dan kehutanan pun akan berdiri sendiri. Itu
merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi perikanan di
negeri ini.
Kepala Sekretariat Bakorluh
Sultra, Rusbadriyo, mengatakan, pertemuan tersebut diharapkan
mengoptimalkan penyuluhan sesuai rencana. Mereka bisa lebih produktif,
efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipasif, terbuka dan
bekerjasama dengan semua sektor. "Dengan begitu upaya pemerintah untuk
mengembangkan SDM yang maju, sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama
pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan bisa terwujud,"
paparnya,saat membuka kegiatan.
Pertemuan
tersebut, juga bermaksud mengupayakan percepatan penyesuaian jumlah dan
kualifikasi penyuluh perikanan di daerah. Terutama, menyeimbangkan
kecepatan peningkatan kebutuhan di daerah dengan ketenagaan
penyuluh perikanan. "Dengan ditetapkannya sejumlah
kabupaten/kota menjadi kawasan minapolitan secara bertahap, diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga penyuluh perikanan," pungkas
Rusbandriyo. (lis/lia)
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar